Pontianak. Anggota DPRD Provinsi Kalbar representasi wakil rakyat. Wajar apabila mereka berjuang untuk rakyat. Demikian juga Fraksi Partai Golkar (FPG) selalu memperjuangkan aspirasi rakyat Kalbar.
“Kita duduk di kursi Dewan merupakan amanah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Fraksi Partai Golkar selalu membela kepentingan rakyat Kalbar. Perjuangan itulah yang membuat Partai Golkar menjadi partai besar di Kalbar,” kata Ketua FPG DPRD Kalbar, Drs H Awang Sofian Rozali M Si di ruangan kantornya kepada Harian Equator, Kamis (27/01).
FPG selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah. Dengan tujuan untuk kebaikan masyarakat dan menuju masyarakat sejahtera. Tetapi ada juga aspirasi masyarakat yang tidak bisa disampaikan kepada pemerintah. Karena pemerintah itu mempunyai perhitungan dan peraturan tersendiri.
“Kalau kita berbicara masalah kiprah Fraksi Partai Golkar, sudah sangat banyak yang telah kami lakukan untuk masyarakat Kalbar pada khususnya. Walaupun tentunya masyarakat yang menilai. Kemudian, banyak juga beberapa kebijakan dan peraturan yang telah kami buat. Sebagai contoh melalui beberapa prodak peraturan daerah yang dibahas melalui pansus dalam konteks fungsi legislasi, prodak kebijakkan anggaran yang dalam konteks fungsi anggaran dan fungsi pengawasan berupa atas kebijakkan yang telah diputuskan oleh DPRD bersama eksekutif serta pengawasan proyek pembangunan dilapangan dan sebagainya yang diperjuangkan kita,” jelas ayah dua anak ini.
Dijelaskan pria kelahiran 1957 ini, FPG bersama anggota DPRD yang lain dalam satu tahun ada tiga kali untuk mengadakan reses di lapangan. Tujuannya, bisa mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat, apa-apa yang sudah dilakukan di dewan selama ini. Juga agar masyarakat bisa memberikan masukkan tentang program apa saja yang perlu dilakukan untuk mereka.
“Hasil dari reses itu kita bawa dalam rapat anggaran. Banyak di antara hasil reses itu bisa diakomodir bersama pemerintah dalam APBD. Ketika hasil reses sudah dimasukkan dalam APBD, tentu itu sebuah keberhasil memperjuangkan aspirasi rakyat,” ungkap suami Hj Lela Nirwana S Pd ini.
Reses merupakan kegiatan penting seluruh anggota Dewan. Mereka turun langsung ke masing-masing daerah pemilihan. Di daerah pemilihan ini, mereka biasanya mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Dalam pertemuan itu para anggota Dewan mendengarkan apa keinginan masyarakat. Begitu juga sebaliknya, anggota Dewan juga menginformasikan apa yang telah diperjuangkan.
Awang merupakan anggota FPG dari Dapil Singkawang-Bengkayang. Setiap reses, dia pasti mengunjungi daerah pemilihannya. Tidak jarang dia harus turun ke desa-desa menghampiri rakyat yang telah memilihnya.
“Kita tidak boleh lupa dengan rakyat yang telah memilih. Tanpa pilihan rakyat, tentunya kita tidak bisa duduk di Dewan ini. Masa reses adalah masa paling efektif untuk bertemu rakyat secara langsung,” jelas politisi senior Golkar ini.
Selain itu, Awang juga menjelaskan tentang fungsi Dewan. Dalam aturan, Dewan memiliki fungsi sebagai legislasi atau membuat peraturan daerah bersama pihak eksekutif. Kemudian, pengawasan (control) yaitu mengawasi jalannya pemerintahan.
“Dalam melakukan pengawasan, kita biasa turun langsung ke lapangan. Hal yang sering diawasi, realisasi penggunaan APBD. Kita tidak mau ada item APBD digunakan di luar dari ketetapan,” jelasnya.
Fungsi terakhir adalah budgeting (anggaran), Dewan bersama pihak eksekutif melakukan pembahasan anggaran secara bersama. “Pihak eksekutif mengajukan penggunaan anggaran, lalu pihak Dewan membahasnya. Tujuannya, pihak Dewan tidak mau ada anggaran yang menyalahi ketentuan. Atau ada anggaran untuk penggunaan sesuatu yang tidak prioritas. Di sinilah pentingnya peranan Dewan,” papar pria kelahiran Singkawang ini.
“Pada dasarnya semua anggota dewan harus memainkan tiga fungsi ini. Cuma di dalam tubuh Dewan sendiri, masing-masing Dewan berbagi tugas sesuai dengan fungsinya. Ada yang duduk di Badan Anggaran, Badan Musyawarah, dan Badan Legislasi,” kata Ketua Dekopinwil Kalbar ini.
Kemudian, alumni S1 dan S2 di FISIP Untan ini berharap pemerintah ke depan harus meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan. Harus diakui kualitas pendidikan di Kalbar masih sangat rendah. Dewan selalu mendesak pemerintah untuk terus berbuat agar mutu pendidikan meningkat.
“Untuk meningkatkan pendidikan, caranya tidak lain perbaiki kualitas guru, sarana dan prasana sekolah, akses informasi yang kuat. Lebih penting lagi, sediakan anggaran besar untuk pendidikan,” sarannya.
Selain itu, pemerintah juga harus menurunkan angka kemiskinan. Sampai saat ini, Kalbar masih memiliki penduduk miskin terbanyak bila dibandingkan tiga provinsi yang mendiami Pulau Kalimantan. Caranya, ciptakan lapangan kerja, benahi sektor pertanian, perikanan dan parawisata, koperasi dan UKM. Karena, sektor itulah banyak menyerap lapangan kerja.
“Kesehatan yang layak untuk masyarakat Kalbar juga belum memadai. Satu indikator usia harapan hidup rata-rata penduduk Kalbar masih dibawah nasional. Demikian juga tingkat kematian ibu dan masih cukup tinggi. Serta banyak rakyat Kalbar memiliki berobat ke Kuching Sarawak ketimbang di daerahnya sendiri. Ini mengindikasikan mutu kesehatan kita masih rendah,” ungkap Awang. (sahirul hakim/pk).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar